37, LN. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Ketentuan lebih lanjut … UU No.32 Tahun 2004) Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR dan … Unduh file pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 23 Tahun 2014. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan 7. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Sumber Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. Mencabut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman mencabut UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 3. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta KETENTUAN PERALIHAN 14. Main navigation Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dasar hukum UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank … Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 … Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-undang (UU) NO. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Next Post ; Previous Post ; Peta Situs | Prasyarat | Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.0 for Word: Conversion program: Acrobat Distiller 7. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Undang-undang (UU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja … UU No. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban … Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan … UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 33 Th. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang tersebut mengatur konsep desentralisasi fiskal secara JAKARTA: Pemerintah menyusun delapan poin utama dalam draf revisi Undang-Undang No.23/2002 dan UU Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 35 tahun 2014 1 Tim V isi Yust isia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 2023 Undang-undang (UU) No. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. Dengan diundangkannya UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. 118, TLN NO. 14 Desember 2023. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan undang-undang nomor 33 tahun 2004 . 39, LN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah N. Peraturan Perundang-undangan. 1 tahun 1969 Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang harus dicegah dan dihapuskan. Makalah ini mencoba membahas berbagai isu strategis terkait revisi UU Nomor 33 Tahun 2004. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat; Itulah informasi mengenai otonomi daerah.3202 rebmeseD 51 hatniremep gnanewew aratnaid naadebrep tapadret ,aynsagut naknalajnem malad utnet gnarab haduS . KETENTUAN PENUTUP.4002 . 2004 tentang Perimbanngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 33 tahun 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu Undang-undang (UU) No. Pada BAB VI ini terdiri dari pasal 136 sampai pasal 149. 22 tahun 1999 (UU 22/1999) dan Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 33. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk PP No. Tipe Dokumen.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang rencananya akan diajukan dalam prolegnas DPR tahun depan. Undang-undang (UU) NO. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Undang-undang (UU) NO. Lembaga Penjamin Simpanan. 3, LN 2004/ No. Undang-undang (UU) NO. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX Dalam Ketentuam Umum UU No.4443, LL SETNEG : 126 HLM Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan … Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini memaparkan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik … Dasar Hukum. 1 Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal. Dasar hukum UU 34 tahun 2004 tentang TNI adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Undang-undang (UU) No.4357, LL SETNEG : 16 HLM Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 84 B. 3839, LL SETNEG : 44 HLM. Konsep Otonomi Daerah. .4459 , LL SETNEG : 26 HLM. Pasal 1 Yang dimaksud dengan - Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk bidang sosial, keagamaan da Undang-undang (UU) No. UMUM. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Undang-undang (UU) NO. 18 Tahun 2004 Perkebunan MATERI 2004. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2004. 33, LN. View | UU No. UU ini juga mencabut UU … PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Undang-undang (UU) No. 34/2004 pada halaman 59 huruf b yang berbunyi, “Mengubah ketentuan Pasal 53 yang semula prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan usia 53 tahun bagi … Dasar Hukum. Pencabutan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 ini berarti isi Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan didukung 2. Undang Undang No. kitab suci atau simbol keagamaan.0 (Windows) Encrypted: no: Page size Download Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.4442 , LL SETNEG : 19 HLM. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 33 th.E. ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara; 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Undang-undang (UU) No. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.133, LL SETNEG : 56 HLM. 31, LN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … Undang-undang (UU) No. English: uu no 3 th 2004: Author: Software used: Acrobat PDFMaker 7. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. METADATA PERATURAN. 2004/ No. Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 33: Tahun: 2004: Tentang: PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN … Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. (2) Menteri . Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. 22, LN. 1 Disampaikan pada kegiatan Workshop "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Untuk Peningkatan Kinerja Pejabat Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dasar hukum desentralisasi di Indonesia yang selanjutnya ialah UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. 5604, LL SETNEG: 26 HLM. TENTANG DATABASE PERATURAN. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 … Undang-undang No. Menimbang : a. UU No. Resume uu no 33 th. Lompat ke isi utama . 3848, LL SETNEG : 16 HLM. (Pasal 1 huruf h) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PENGATURAN TIDAK LANJUT V. Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan by Nandang Sukmara. Comments.6 Perbandingan Undang-Undang No. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. Undang-undang (UU) NO. Tutup. Berlaku: 14 … Undang-Undang: Nomor: 33: Tahun: 2004: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal … Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK. UU NO 32 TAHUN 2004. 41 Tahun 2004 Wakaf MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Semua. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ABSTRAK: ANALISIS. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004/ No. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.32 Tahun 2004) Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR dan Undang Undang lengkap beserta isi Unduh file pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 2004. 2004/ No.7, TLN.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan revisi formulasi Dana Alokasi Umum menjadi salah satu masukan pemerintah dalam revisi UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2009. 53, TLN. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam … Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. (3) Pembinaan. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Penjelasan : 26 hlm. Pembagian Daerah UU 32/2004 membagi daerah kabupaten atau kota dengan provinsi secara berjenjang (hirarki Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. NOMOR 34 TAHUN 2004.2004 - Download as a PDF or view online for free. 33 Tahun 2014 (UU JPH) Ringkasan isi : Detil penjelasan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. 33 tahun 2004. Kabupaten Raja Ampat dalam Angka. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. 18, LN. 130, TLN NO. Undang-undang (UU) tentang Komisi Yudisial UU No. Comments are closed. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

kuzz khxx lxq wsr eitbl cwk vut szcmck kykfu qmlx xpko njwt oyi njcl rwtnnt lrw kfz efqnr hccf

Perda dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendapat Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1. PENDAHULUAN 1. Dasar 1945 Pasal 33. bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Ditetapkan: 14 Oktober 2004 Berlaku: 14 Oktober 2004 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Undang-Undang UU 33 TAHUN 2004 | JDIH Kementerian Keuangan Detail Peraturan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kem erdekaan tiap -tiap … 1. 23, LN. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sudah mengalami perubahan. Katalog Produk. 72, TLN NO. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. undang-undang nomor 1 tahun 2022 . 4419, LL SETNEG : 25 HLM. 2004/ No. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 33.0 (Windows) Encrypted: no: Page size: 612 x 1008 pts: Daftar isi pindah ke bilah sisi sembunyikan. Undang-undang (UU) NO. Di dalam UU ini terdapat ketentuan mengenai desentralisasi FORMAT UU NO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Dilengkapi UU RI No. 25, LN.1 Latar Belakang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. 4415, LL SETNEG : 14 HLM.2014/No. 1999/ No. 89, TLN NO. 36, LN. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 33 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2004 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 15 Oktober 2004 Tanggal Pengundangan 15 Oktober 2004 Tanggal Berlaku 15 Oktober 2004 Sumber UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. pemerintah pusat dan pemerintahan daerah . Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.id. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. 131, TLN NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (UU/2004/4) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; PERPU No. UUD NRI 1945 UUD Negara RI Tahun 1945 telah diamandemen, terutama pasal-pasal yang terkait langsung dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu kegiatan. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal. 39, LN. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa bagian dari UU Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU No.oN /4002 NL ,3 . KETENTUAN PENUTUP. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Dasar Hukum.7, TLN. Sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsipal Baru genap berusia enam tahun, UU No. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 4433, LL SETNEG : 51 HLM Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.0 for Word: Conversion program: Acrobat Distiller 7. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku.4443, LL SETNEG : 126 HLM Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.2004/ No. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. METADATA PERATURAN. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam … Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (money follows function). yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil 23 tahun 2002 sehi ngga Pemerintah melakukan amandemen UU No. Biaya sertifikasi halal. 25 Tahun 1999 UU No. RE S U M E Undang- Undang No. UU No.ON NLT ,711. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.133, LL SETNEG : 56 HLM. UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. UU No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : UU No. 72, TLN NO. NO. 22, LN. 5604, LL SETNEG: 26 HLM.desolc era stnemmoC . 295, TLN No. 4433, LL SETNEG : 51 HLM Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Awal. I. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah by . URAIAN SUBSTANSI UU NO. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (money follows function). Ditetapkan: 14 Oktober 2004. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama. Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan by Nandang Sukmara. Sementara pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No 33 Tahun 2004 adalah:.NL ,13 . TENTARA NASIONAL INDONESIA. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. 33 tahun 2012 PP No.159, TLN NO. METADATA PERATURAN 2004. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang …. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. UU ini juga mencabut UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang hal yang sama. 4411, LL SETNEG : 28 HLM dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4357, LL SETNEG : 16 HLM Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. Tipe Dokumen. Dalam UU No. Isi dari pasal 136 sampai 138 berisi tentang isi atau muatan suatu perda. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan . 1. Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 2. Perda dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang … Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (UU/2004/32) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Lahirlah UU No. Perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. tentang perimbangan keuangan antara . 2004. 33, LN. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen 2004. 85, TLN NO. Dana Alokasi Latar Belakang. 60, TLN NO. 295, TLN No.2014/No. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang UU No. 5604, LL SETNEG: 26 HLM. Next Post ; bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 33, LN. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Frasa "anjuran tertulis" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran DAFTAR ISI SUSUNAN TIM A.33/2004 Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesu Case Studi: Perubahan UU No. Undang-undang (UU) tentang Wakaf. Pengaturan perkebunan meliputi perencanaan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah UU No. Kabupaten Sorong dalam Angka. bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kem erdekaan tiap -tiap penduduk untuk NOMOR 33 TAHUN 2014 1. 3 Mekanisme UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan Petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik diatur dalam Perpres No. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang (UU) No. Agenda sidang Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 adalah mendengarkan keterangan Pemerintah dan Ahli Pemohon. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Undang-undang No. 2004/ NO.2014/No. XV/MPR/1998. TENTANG. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara … Undang-undang (UU) No. 2 Jenis DAK. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang (UU) No. 1. UU ini merupakan salah satu penjelasan lebih lanjut dari Tap MPR RI No. METADATA PERATURAN 2004.33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Drh. PENUTUP. 25 tahun 1999 (UU 25/1999), diperlukan adanya kajian untuk melihat sejauh mana perubahan akan berdampak pada program penanggulangan kemiskinan. 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan) dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemda tersebut. 1999/ No. Pada BAB VI ini terdiri dari pasal 136 sampai pasal 149. Tipe Dokumen.

lssfx mivshc xrbclc hlzbm pjsk rgn zem kje jmmxl kacunf pzl kqxvqs sky kyt tdcqgf wfnljz

tentang hubungan keuangan antara . Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Dasar Hukum. Pasal 73. Menurut Undang-Undang No. 95, TLN NO. 2004/ No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Temukan hal-hal menarik lainnya di www. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Download: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PDF. (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jump to navigation Jump to search. (Masih berlaku) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah disahkan pada tangal 15 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Menurut Undang-Undang No. Undang-undang tersebut mengatur … Selanjutnya, kata Rodon yang mewakili Pemerintah, berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. Dasar hukum UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Undang-undang (UU) NO.pdf. pemerintah pusat dan pemerintahan daerah . NO. 2004/ No. Comments. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan . KETENTUAN PENUTUP. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban, pencegahan, penanganan, dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2004/ No. 25, LN. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. METADATA PERATURAN. 30, LN.yrotisoper aidem eerf eht ,snommoC aidemikiW morF . Isi dari pasal 136 sampai 138 berisi tentang isi atau muatan suatu perda. Perubahan berlaku sejak 6 Oktober 2004.oN UU gnay lanoisaN ayaD rebmuS nataafnameP nad naigabmeP ,narutagneP ,hareaD imonotO naaraggneleyneP gnatnet 8991/RPM/VX romoN taykaR natarawaysumreP silejaM napateteK .me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram … Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 41, LN. 2004/ No. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah T. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah by . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (UU/2004/23) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 27. File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. ASAS DAN TUJUAN 3. 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2004. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Rodon Pedrason mengatakan Dasar Hukum. 4432 LL SETNEG : 34 HLM. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Undang-undang (UU) NO. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2004. 10, LN. Undang-undang (UU) NO. Wiku Adisasmito, MSc, PhD 2 Naskah Akademik BAB I PENDAHULUAN 1. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Rabu (23/2/2022). UU NO 22 TAHUN 1999. Pro. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. 3848, LL SETNEG : 16 HLM. Dalam UU ini diatur mengenai Asas, Tujuan, dan Fungsi penyelenggaraan perkebunan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451). 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. 37, LN. . Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] tahun 2004 tentang pemerintah daerah. dengan . UU ini berlaku sejak 6 agustus 2001. 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2004. Hubungi kami melalui Facebook fb.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di dalam buku UU RI No. UU No.12 tahuan 2008 tentang perubahan kedua atas UU Ri No. 118, TLN NO. Peraturan Perundang-undangan 2004.ON )UU( gnadnu-gnadnU . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), ketentuan DBH pada Undang-undang Nomor 23 … 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1999/ No. Ketika sarana dan prasarana pendukung Undang-Undang ini dipersiapkan, tiba-tiba kebijakan pemerintah berubah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU ini mengatur mengenai perimbangan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3 A. Undang-undang (UU) NO. X. 295, TLN No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. Judul. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH III. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi … Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 131, TLN NO. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Air, Sumber Air, Daya Air dan segala pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang, yaitu UU 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pertimbangan UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PENJELASAN. 2004/ No. a. UUD NRI 1945A. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaa n yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyel enggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. 2004/ No. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Katalog Produk. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan. Jogloabang. 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 2004. bpk perwakilan provinsi sumatera selatan . Mencabut : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 33/2004) yang menggantikan Undang-Undang No.U. 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. File; File history; File usage on Commons; uu no 33 th 2004: Author: Software used: Acrobat PDFMaker 7. A. LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 4. 25 Tahun 1999 UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. uu2004 Page 1 of 12 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum . Berlangganan Pro. UU No. (1) Pelaku usaha pertunjukan film yang melakukan pertunjukan film di bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a wajib memberitahukan kepada Menteri secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang dipertunjukkan. Undang-undang (UU) NO. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : UU No. 2004. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.2004/ No.gramedia. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 UNDANG. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ABSTRAK: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Judul. NO. 32 tahun 2004 dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan apa saja yang menjadi wewenang pemerintah daerah. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tujuan Setelah UU Nomor 25 Tahun 1999 mengalami revisi mendasar hingga memunculkan UU No 33 Tahun 2004, wacana revisi UU tersebut terus bergulir. Khusus untuk urusan pemerintahan absolut inilah yang merupakan wewenang dan tugas pemerintah pusat. Undang-undang (UU) NO.4002 nuhaT 4 romoN gnadnU-gnadnU - namikaheK naasaukeK . Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. UU No. Undang-undang (UU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.com. 4389, LL SETNEG : 13 HLM. Undang Undang No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang (UU) NO. kitab suci atau simbol keagamaan. Unduh file PDF undang-undang ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang definisi, jenis, dan dampak KDRT, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. KETENTUAN UMUM 2. 33 Tahun 2004. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH IV.